Resume penyidikan





                                                                Ilustrasi foto penyidikan

Uraian sigkat perkara tentang fakta-fakta analisi yuridis
Pemberkasaan berita acara salinan administrasi penyidikan penerimaan barang penyitaan
Di lengkapi dengan administrasi
Daftar barang bukti
Surat permohonan pemeriksaan dengan mengirimkan 2 alat bukti yang di periksa pemeriksaan hasil pemeriksaan daftar barang bukti dilakukan pemberkasaan penyidik ke dir sususnan pemberkassan udah memenuhi sarat di naikan kejaksaan pejilitan rapi dalam keadaan utuh penyegelan harus perkara biar tidak lamban berita acara penyegelan permohonan pemeriksaan di mabes polri sesuai dengan berita acara menyangkut soal kasus di atur ketat bagaiman cara menganalisis di gep atau terputus soal pemberkasaan penyerahan berkas perkara ke jpu setelah barang bukti lengkap p21 atau sudah memenuhi unsur proses memenuhi bukti dan alat bukti dan tindakan alat bukti. Lengkap dalam materil dan formil jaksa penuntut umum bersurat menyatakan barang bukti lengkap penyerahan barang bukti ke jaksaan berkas perkara apakah udah lengkap dengan menggunakan surat sifat positif penyerahan perkara udah lengkap dan sudah melampui batas secara otomatis apabila 14 hari
Penyerahan tersangka dan barang bukti vertisvikasi proses secara resmi dengan berita acara yang di tanda tangani dan jpu yang menerima barang bukti dan di tanda tangani kalau penyerahan tersangka dan barang bukti wajib di kantor jaksa atauu penuntut umum barang bukti penyerahan tersangka dan barang bukti.
Tahapan dalam pra penuntutan
Soal penghintian penyelidikan
1Tidak cukup bukti
2Kasus perdata
3Penghentian meninggal dunia
4Daluwarsa
5Di cabut delik aduan
6Nebis in idem kasus yang sama
Tidak keliru wajib melakukan gelar perkara
Dalam hal penghentian penyidikan di berikan surat pemberhentian penyidikn dalam hal penyidikan harus melakukan berhenti penyidikan oleh putusan peradilan dan ada bukti baru pengawasan dan pengendalian proses pengawasan kompolnas

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

contoh surat kuasa khusus

                                                                                           Surat kuasa khusus Yang bertanda tangan di bawah ini : Heri wahyudi, kewargaan negara indonesia, umur 21, pekerjaan swasta, bertempat tinggal gegutu reban, mataram. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa yang dalam hal ini telah memilh tempat kediaman hukum (reht domicili) dikantor kuasanya dengan ini memberi kuasa kepada :           1 Ripaal pahrurrozi SH     ...
Baca selengkapnya

sekolah pengacara publik membahas proses di kepolisian

Gambar
                                                                                                            Ilustrasi penangkapan Pembuatan berkas dengan interview calon klien dengan maping kasus kronologis peristiwa Mulai dari tahap penyelidikan penyelidik   datang ke tempat lokasi penyelidikan dengn cara investigasi Mulai dai hari tanggal dan resume kemampuan terbatas di terangkan mulai dari pola dengan pemeriksaan dengan beberapa p...
Baca selengkapnya

SURAT KUASA umum.

di dalam persidangan baik pidana, perdata dan tata usaha negara perlu adanya surat kuasa sehingga kita sekarang akan membahas jenis-jenis kuasa. 1 . Kuasa Umum      kuasa umum di ataur dalam pasal 1795 KUH perdata kuasa ini untuk mengatur memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa . - melakukan tindakan pengurus harta kekayan pemberi kuasa  -pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa. atas harta kekayaanya. - dengan demikian titik berat pemberi kuasa umum, hanya meliputi perbuatan meliputi perbuatan atau tindakan mengurus kepentingan pemberi kuasa .
Baca selengkapnya

pengertian pailit

Arti pailit menurut uu kepailitan, yaitu undang-undang no.4 tahun. 1998 sebagaiana dimana diatur dalam uuk pasal 1 ayat 1 adalah debitur yang mempunyai atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaa seorang atau lebih krediturnya. Sementara itu dalam uu kepailitan yang baru ,uu no 37 tahun 2004 pasal 1 Ayat (1) bahwa yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan oleh hakim   di mana pengawasan sebagaimana di atur dalam uu ni. Menurut Retno uwlan, dalam kapita selekta hukum ekonomi dan perbankan , seri varia yustisia (1996;85) yang di maksud dengan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan eksekusi massal yang di tetapkan dengan ekse...
Baca selengkapnya